Konferensi Biodiversitas Dunia Menghadapi Target 2030: Janji Perlindungan Alam Perlu Pembiayaan

Target global menghadapi ujian pelaksanaan

Reuters melaporkan para pemimpin, diplomat, dan pakar lingkungan berkumpul di Yerevan, Armenia, untuk COP17, konferensi biodiversitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertemuan ini menilai kemajuan terhadap Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal yang disepakati pada 2022. Salah satu sasaran pentingnya adalah melindungi 30 persen daratan dan laut pada 2030. Menurut draf laporan PBB yang dikutip Reuters, dunia berada di jalur untuk melindungi sekitar 27,5 persen daratan, tetapi sebagian besar dari 23 target kerangka tersebut masih belum tercapai. Angka ini menggambarkan adanya kemajuan, sekaligus jarak yang masih harus ditempuh.

Mengapa keanekaragaman hayati penting

Keanekaragaman hayati mencakup variasi spesies, habitat, dan ekosistem yang mendukung kehidupan. Hutan, lahan basah, terumbu karang, padang lamun, dan ekosistem lain menyediakan jasa alam seperti penyimpanan karbon, perlindungan pesisir, penyerbukan, air bersih, dan sumber pangan. Kerusakan ekosistem dapat meningkatkan risiko bencana, mengurangi produktivitas, dan membuat masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam lebih rentan. Karena manfaat tersebut sering tidak sepenuhnya tercermin dalam harga pasar, keputusan ekonomi jangka pendek dapat mengabaikan biaya lingkungan. Kebijakan konservasi perlu menghubungkan perlindungan alam dengan penghidupan, hak masyarakat, dan perencanaan pembangunan.

Target 30 persen bukan sekadar garis pada peta

Melindungi suatu wilayah secara resmi merupakan langkah penting, tetapi status kawasan tidak otomatis menjamin ekosistemnya sehat. Kawasan konservasi membutuhkan pengelolaan, pemantauan, penegakan hukum, dan dukungan masyarakat. Lokasi juga harus mewakili berbagai tipe ekosistem dan terhubung secara ekologis agar spesies dapat bergerak dan habitat tidak terfragmentasi. Di laut, misalnya, efektivitas perlindungan bergantung pada pengawasan kegiatan penangkapan, pencemaran, dan aktivitas lain yang dapat merusak habitat. Karena itu, evaluasi target sebaiknya melihat luas area sekaligus kualitas pengelolaan, kondisi spesies, dan hasil konservasi yang dapat diukur.

Masalah pembiayaan masih menjadi perdebatan

Reuters melaporkan bahwa pembiayaan publik sebesar 30 miliar dolar AS per tahun dan sasaran pembiayaan biodiversitas yang lebih luas sebesar 200 miliar dolar AS pada 2030 menjadi pokok diskusi. Pertanyaan pentingnya adalah siapa yang berkontribusi, bagaimana dana disalurkan, dan bagaimana hasilnya diukur. Negara dengan kebutuhan konservasi besar tidak selalu memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menanggung seluruh biaya. Di sisi lain, donor dan pembayar pajak membutuhkan jaminan bahwa dana digunakan secara efektif. Pembiayaan yang berkelanjutan memerlukan definisi yang jelas, pelaporan transparan, dan penghindaran klaim ganda atas proyek yang sama.

Subsidi dan insentif yang merusak alam

Draf laporan yang dikutip Reuters menyoroti kebutuhan untuk mengalihkan sekitar 500 miliar dolar AS subsidi tahunan yang merusak ekosistem menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Subsidi dapat mendukung kegiatan ekonomi penting, tetapi desain yang tidak tepat dapat mendorong eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Reformasi tidak sesederhana menghapus seluruh dukungan dalam satu langkah, karena petani, nelayan, pekerja, dan konsumen dapat terkena dampak. Pemerintah perlu menilai siapa yang menerima manfaat, apa tujuan kebijakan, dan apakah ada cara untuk mempertahankan perlindungan sosial sambil mengurangi kerusakan alam. Transisi yang adil membutuhkan konsultasi dan alternatif ekonomi yang layak.

Peran perusahaan dan modal swasta

Perusahaan bergantung pada alam melalui air, bahan baku, tanah, iklim, dan rantai pasok. Karena itu, risiko biodiversitas dapat menjadi risiko operasional dan keuangan. Reuters melaporkan perusahaan seperti H&M dan Nestlé menyerukan reformasi insentif agar investasi konservasi lebih menarik. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui praktik pengadaan yang bertanggung jawab, pemulihan habitat, pengurangan dampak rantai pasok, serta pembiayaan proyek yang dapat diverifikasi. Namun, klaim keberlanjutan perlu disertai indikator dan bukti. Menanam pohon atau mendanai proyek tertentu tidak otomatis meniadakan seluruh dampak lingkungan suatu perusahaan, sehingga pelaporan harus menjelaskan cakupan dan batas klaim.

Menghindari greenwashing dan menghormati masyarakat

Proyek konservasi dapat menimbulkan masalah jika klaim manfaatnya tidak terukur atau hak masyarakat lokal tidak diperhatikan. Masyarakat adat dan komunitas lokal sering memiliki pengetahuan tentang wilayah yang dikelola, tetapi mereka juga membutuhkan pengakuan hak, partisipasi dalam keputusan, dan pembagian manfaat yang adil. Program yang membatasi akses tanpa konsultasi dapat menciptakan konflik atau memindahkan tekanan ke tempat lain. Pengawasan independen, data yang terbuka, dan mekanisme pengaduan membantu memperkuat akuntabilitas. Klaim positif harus dibandingkan dengan kondisi dasar dan risiko kebocoran, yakni ketika kerusakan hanya berpindah ke wilayah lain.

Bagaimana kemajuan sebaiknya diukur

Penilaian kemajuan perlu menggabungkan indikator luas kawasan, kualitas habitat, tren populasi spesies, kondisi ekosistem, pembiayaan, serta dampak pada masyarakat. Data harus dapat dibandingkan antarwaktu dan menjelaskan metode pengumpulan. Perubahan metodologi dapat membuat angka tampak meningkat atau menurun tanpa perubahan lapangan yang setara. Pemerintah juga perlu membedakan dana yang dijanjikan, dialokasikan, dan benar-benar dibelanjakan. Hal yang sama berlaku untuk target konservasi: pengumuman kawasan baru berbeda dari pengelolaan efektif yang bertahan dalam jangka panjang. Indikator yang transparan membantu publik mengetahui apakah kebijakan memberi hasil, bukan hanya memenuhi dokumen pelaporan.

Hal yang dapat dipelajari Indonesia

Indonesia memiliki ekosistem tropis yang beragam dan masyarakat yang kehidupannya terkait dengan hutan, pesisir, serta laut. Prinsip dari perdebatan global relevan bagi pengelolaan kawasan konservasi, restorasi mangrove, perlindungan gambut, perikanan berkelanjutan, dan tata ruang. Keberhasilan tidak cukup ditentukan oleh luas wilayah yang ditetapkan; kapasitas penjagaan, pendanaan, koordinasi pusat-daerah, dan partisipasi masyarakat juga penting. Program perlu memperhatikan mata pencaharian agar perlindungan ekosistem tidak menambah beban kelompok rentan. Data lokal yang kuat membantu menentukan prioritas, menilai dampak, dan membangun kepercayaan antara pemerintah, komunitas, serta pelaku usaha.

Kesimpulan: komitmen perlu menjadi tindakan terukur

COP17 menempatkan kembali perhatian pada jarak antara target biodiversitas global dan pelaksanaan nyata. Sasaran perlindungan alam membutuhkan pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan, reformasi insentif yang merusak, pengelolaan kawasan yang efektif, dan keterlibatan masyarakat. Sektor swasta dapat menjadi mitra, tetapi klaimnya perlu diuji dengan data yang transparan. Pembaca juga perlu membedakan angka dalam draf laporan, komitmen politik, dan hasil yang telah terverifikasi. Keberhasilan pada 2030 akan ditentukan bukan hanya oleh banyaknya janji, melainkan oleh perubahan nyata pada kondisi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya.

Menghubungkan konservasi dengan ketahanan ekonomi

Perlindungan ekosistem sering diperlakukan sebagai biaya, padahal kerusakan alam juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi melalui banjir, abrasi, penurunan hasil tangkapan, hilangnya penyerbukan, atau gangguan pasokan air. Menghitung manfaat konservasi tidak selalu mudah, tetapi perencanaan perlu memperhitungkan biaya kerusakan dan manfaat jangka panjang. Investasi restorasi yang dirancang dengan baik dapat mendukung mata pencaharian lokal dan mengurangi risiko bencana. Namun, manfaat tersebut tidak otomatis terjadi pada semua proyek; lokasi, jenis ekosistem, desain, serta keterlibatan masyarakat menentukan hasilnya. Evaluasi harus mengukur kondisi alam dan dampak sosial secara bersamaan.

Transparansi pendanaan memperkuat kepercayaan

Ketika banyak negara dan lembaga menjanjikan pembiayaan, pelaporan perlu menjelaskan sumber dana, tujuan, penerima, waktu pencairan, dan hasil yang diharapkan. Dana yang diumumkan belum tentu telah tersedia, sedangkan dana yang dicairkan belum tentu menghasilkan perubahan ekologis yang terukur. Mekanisme verifikasi membantu membandingkan komitmen dengan pelaksanaan dan mengurangi risiko penghitungan ganda. Komunitas yang menjadi lokasi proyek perlu mengetahui bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana manfaat dibagikan. Transparansi juga memudahkan pembayar pajak dan donor menilai apakah dukungan mereka digunakan sesuai tujuan.