Ekonomi Digital Diandalkan untuk Mendorong Pertumbuhan Indonesia Menuju 6% pada 2027

Pemerintah menempatkan ekonomi digital sebagai salah satu mesin pertumbuhan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027. Dalam laporan ANTARA pada 18 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Semester I 2026 sebesar 5,45 persen secara kumulatif sebagai pijakan menuju target tersebut. Target pemerintah perlu dibedakan dari capaian aktual: angka 6 persen adalah sasaran untuk tahun berikutnya, bukan hasil yang sudah tercapai.

Target pertumbuhan memerlukan lebih dari transaksi daring

ANTARA melaporkan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen dan inflasi 2,5 persen pada 2027. Untuk mencapai sasaran itu, pemerintah menyebut tiga prasyarat utama: investasi tumbuh lebih tinggi daripada produk domestik bruto, produktivitas pekerja meningkat, dan ekspor bernilai tambah diperkuat. Dengan kata lain, ekonomi digital dipandang sebagai salah satu pengungkit, bukan solusi tunggal yang otomatis menghasilkan pertumbuhan.

Target investasi yang dikutip dalam laporan tersebut mencapai Rp2.258 triliun, dengan kebutuhan pertumbuhan investasi sekitar 8–9 persen. Angka ini merupakan target kebijakan. Realisasinya akan bergantung pada kondisi usaha, kepastian regulasi, ketersediaan tenaga kerja terampil, biaya logistik, energi, akses pembiayaan, dan permintaan pasar. Kemajuan harus dinilai menggunakan data realisasi yang diterbitkan setelah periode berjalan, bukan dengan menganggap target sebagai hasil yang telah dicapai.

Skala ekonomi digital Indonesia

ANTARA mengutip bahwa nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati US$100 miliar pada 2025, meningkat 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. GMV menggambarkan nilai transaksi yang terjadi dalam ekosistem tertentu; angka tersebut tidak sama dengan kontribusi langsung terhadap PDB atau keuntungan bersih perusahaan. Perbedaan definisi ini penting agar ukuran pasar tidak disalahartikan sebagai nilai tambah ekonomi yang seluruhnya masuk ke pendapatan nasional.

Laporan yang sama menyebut pengguna QRIS mencapai 65,77 juta orang dan jumlah merchant mencapai 44,86 juta. Angka ini menggambarkan luasnya adopsi pembayaran digital, tetapi jumlah pengguna dan merchant tidak dengan sendirinya menjelaskan intensitas transaksi, pemerataan penggunaan, atau manfaat bersih bagi setiap pelaku usaha. Evaluasi lebih lengkap memerlukan data aktivitas, biaya transaksi, keamanan, serta keberlanjutan usaha. Pengguna terdaftar juga tidak selalu sama dengan pengguna aktif setiap hari.

UMKM dan produktivitas

Pembayaran digital dapat membantu pelaku usaha menerima transaksi tanpa bergantung sepenuhnya pada uang tunai. Catatan transaksi yang lebih rapi juga berpotensi membantu pemilik usaha memantau arus kas dan memahami pola penjualan. Namun, manfaat tersebut baru terasa jika pelaku usaha mampu menggunakan data, mengelola persediaan, menghitung margin, serta menjaga keamanan akun dan perangkat. Teknologi sebaiknya dipandang sebagai alat bantu bisnis, bukan pengganti pengelolaan yang sehat.

Produktivitas tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi yang digunakan. Pelaku usaha perlu menilai apakah teknologi mengurangi waktu administrasi, memperluas pasar, meningkatkan ketepatan stok, atau mengurangi biaya operasional. Pelatihan literasi digital dan keuangan menjadi penting agar UMKM tidak hanya terdaftar dalam sistem pembayaran, tetapi juga mampu menggunakan teknologi untuk mengambil keputusan usaha. Pencatatan yang baik dapat membantu pengajuan pembiayaan, selama informasi keuangan disusun secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Infrastruktur dan talenta digital

Menurut laporan ANTARA, pemerintah mendorong pengembangan talenta digital, semikonduktor, kecerdasan artifisial, dan infrastruktur pusat data. Ketersediaan pusat data tidak hanya terkait bangunan dan server, melainkan juga pasokan listrik, air, konektivitas, keamanan siber, serta kepastian izin. Ketika layanan digital meningkat, kebutuhan infrastruktur ikut naik dan harus direncanakan secara realistis agar pertumbuhan tidak menimbulkan tekanan baru terhadap sumber daya.

Pengembangan talenta memerlukan lebih dari pelatihan singkat. Perusahaan membutuhkan pekerja yang memahami keamanan data, analisis, pengembangan perangkat lunak, pemeliharaan sistem, dan penerapan teknologi sesuai kebutuhan industri. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan dunia usaha dapat membantu menghubungkan kurikulum dengan keterampilan yang benar-benar diperlukan. Tanpa tenaga kerja dan infrastruktur yang memadai, potensi pasar digital tidak otomatis menjadi kemampuan produksi lokal.

Peluang perdagangan digital dan kerja sama kawasan

ANTARA melaporkan pemerintah menargetkan penguatan perdagangan digital, termasuk e-commerce dan agenda ekonomi digital ASEAN. Perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement disebut telah diselesaikan dan ditargetkan untuk penandatanganan pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN pada November 2026. Penandatanganan dan ratifikasi merupakan tahapan berbeda, sehingga jadwal implementasi harus mengikuti proses resmi yang berlaku.

Aturan lintas batas yang lebih jelas berpotensi mempermudah layanan digital dan perdagangan, tetapi perusahaan tetap perlu mematuhi ketentuan pajak, perlindungan konsumen, privasi, keamanan, serta persyaratan perdagangan di tiap negara. Akses pasar yang lebih luas juga berarti persaingan semakin kuat. UMKM perlu menjaga kualitas produk, keandalan pengiriman, layanan pelanggan, dan konsistensi pasokan agar peluang digital dapat berubah menjadi penjualan berulang, bukan hanya lonjakan transaksi sesaat.

Risiko keamanan dan kesenjangan akses

Pertumbuhan transaksi digital membawa risiko penipuan, kebocoran data, pengambilalihan akun, dan penyalahgunaan informasi. Pengguna perlu menjaga PIN dan kata sandi, mengaktifkan pengamanan yang tersedia, memeriksa nama penerima sebelum membayar, serta tidak membagikan kode verifikasi. Perusahaan penyedia layanan perlu menjalankan perlindungan sistem dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses pengguna.

Kesenjangan akses tetap menjadi perhatian. Koneksi internet, perangkat, kemampuan digital, dan akses modal tidak merata di seluruh daerah. Jika pengembangan ekonomi digital hanya terkonsentrasi di pusat ekonomi besar, manfaatnya bisa tidak tersebar merata. Karena itu, indikator keberhasilan sebaiknya tidak hanya mengukur nilai transaksi, tetapi juga produktivitas, kualitas pekerjaan, partisipasi usaha kecil, keamanan, dan pemerataan manfaat.

Apa indikator yang layak dipantau?

Publik dapat mengikuti data pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, inflasi, ekspor, produktivitas tenaga kerja, dan perkembangan ekonomi digital yang diterbitkan lembaga berwenang. Perbandingan harus dilakukan dengan periode yang sama dan definisi yang konsisten. Satu angka besar belum cukup untuk menilai kualitas pertumbuhan jika tidak disertai penjelasan metodologi dan konteks.

Target 2027 memberi arah kebijakan, tetapi hasilnya baru dapat dinilai setelah data realisasi tersedia. Tantangan pemerintah dan dunia usaha adalah mengubah adopsi teknologi menjadi peningkatan efisiensi, produk bernilai tambah, dan peluang kerja berkelanjutan. Untuk masyarakat, pendekatan berguna adalah memahami peluang digital sekaligus menjaga keamanan dan disiplin finansial. Angka pertumbuhan perlu dibaca bersama kondisi pasar kerja, investasi, produktivitas, dan daya beli.

Pertanyaan yang sering diajukan

Sumber dan referensi

1. ANTARA — Airlangga andalkan ekonomi digital pacu pertumbuhan ekonomi 2027
2. ANTARA — Ekonomi kemarin, penanganan karhutla hingga soal ekonomi digital

Catatan: Target, usulan, dan perkiraan tidak diperlakukan sebagai hasil final. Silakan buka sumber asli untuk detail dan pembaruan.