Sudah Puluhan Ribu Korban Keracunan MBG, Mengapa Belum Ada Tersangka?

Pertanyaan tersebut kembali mencuat setelah kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga 2 September 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat 566 orang mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang didistribusikan dari SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin.

Kasus Sidoarjo bukan satu-satunya kejadian. Sebelumnya, ratusan siswa dan guru di Semarang juga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu MBG. Di sejumlah daerah lain, kejadian serupa terus muncul dengan jumlah korban yang berbeda-beda.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI pada 3 September 2026 menyebut akumulasi korban dugaan keracunan MBG sejak 2025 hingga akhir Agustus 2026 mencapai 43.838 orang. Untuk Januari sampai Agustus 2026 saja, JPPI mencatat 15.735 korban, termasuk 3.079 korban sepanjang Agustus.

Kasus MBG Memang Sudah Menghasilkan Tersangka, tetapi Bukan dalam Perkara Keracunan

Ada satu hal yang perlu diluruskan sejak awal. Pernyataan bahwa "belum ada tersangka kasus MBG" tidak tepat apabila dimaknai secara keseluruhan.

Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola, antara lain persoalan insentif dan pengelolaan SPPG serta pengadaan tertentu.

Namun, perkara korupsi tersebut berbeda dengan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana atas dugaan keracunan makanan. Dengan kata lain, seseorang dapat berstatus tersangka dalam perkara korupsi MBG tanpa otomatis menjadi tersangka dalam perkara keracunan penerima manfaat.

Mengapa Jumlah Korban Besar Tidak Otomatis Membuat Seseorang Menjadi Tersangka?

Dalam hukum pidana, jumlah korban memang dapat menunjukkan seriusnya suatu peristiwa. Namun jumlah korban bukan satu-satunya syarat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Penyidik harus mencari bukti mengenai peristiwa pidana dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus dugaan keracunan makanan, persoalannya menjadi lebih kompleks karena harus ditelusuri mulai dari bahan baku, penyimpanan, proses memasak, sanitasi, pemorsian, pengangkutan, hingga makanan dikonsumsi.

Bisa saja ditemukan fakta bahwa makanan memang terkontaminasi. Namun masih perlu dijawab pertanyaan berikutnya: kapan kontaminasi terjadi, apa penyebabnya, siapa yang memiliki kewajiban pada tahap tersebut, apakah ada pelanggaran standar, dan apakah pelanggaran tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat dengan penyakit yang dialami korban.

Karena itu, hasil laboratorium, pemeriksaan medis, keterangan saksi, dokumen operasional, rekaman pengawasan, standar prosedur, serta pemeriksaan terhadap pengelola dapur dapat menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan.

Kasus Sidoarjo Justru Sedang Masuk Tahap Penyelidikan

Pada kasus Sidoarjo, situasinya bukan berarti tidak ada proses hukum sama sekali. Sampel makanan dari SPPG Kalitengah telah diamankan untuk diperiksa. Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap lokasi SPPG.

Pada saat yang sama, Badan Gizi Nasional melakukan investigasi untuk mencari penyebab gangguan kesehatan para penerima manfaat. SPPG Kalitengah juga dihentikan sementara sambil menunggu proses investigasi dan evaluasi.

Artinya, pada tahap ini masyarakat perlu membedakan tiga hal: penanganan korban, investigasi penyebab, dan proses penetapan tersangka.

Peraturan BGN Sendiri Mengatur Penanganan Keracunan

Pemerintah sebenarnya telah memiliki aturan khusus mengenai keamanan pangan dalam penyelenggaraan MBG. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan BGN berlaku sejak 8 April 2026.

Regulasi tersebut mengatur bahwa sistem keamanan dan mutu pangan diterapkan pada setiap rantai pasok MBG. Rantai tersebut mencakup pengadaan dan penerimaan bahan baku, penyimpanan, persiapan, pengolahan atau pemasakan, penyimpanan sampel, pemorsian, pengangkutan, distribusi, hingga penerimaan dan penyajian makanan.

Ini penting karena sumber masalah tidak selalu berada di meja makan. Keracunan dapat berkaitan dengan salah satu mata rantai sebelum makanan sampai kepada penerima manfaat.

Sanksi Administratif Berbeda dengan Sanksi Pidana

Salah satu alasan munculnya persepsi bahwa kasus keracunan MBG "tidak diproses hukum" adalah karena tindakan yang paling terlihat publik sering berupa penghentian operasional dapur, pencopotan atau usulan pencopotan pengelola, serta evaluasi internal.

Langkah tersebut termasuk ranah administratif dan pengawasan program. Sanksi administratif dapat diberikan untuk menghentikan risiko dan memastikan layanan tidak terus berjalan ketika standar keamanan pangan bermasalah.

Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 mengatur bahwa apabila berdasarkan hasil pengawasan terdapat pelanggaran, keracunan makanan, atau kejadian luar biasa, SPPG dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara kegiatan produksi dan distribusi MBG, rekomendasi pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, atau pemberhentian permanen melalui pemutusan kerja sama.

Tetapi sanksi administratif tidak sama dengan pertanggungjawaban pidana. Jika ada dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum tetap harus membuktikan unsur pidananya melalui mekanisme hukum pidana.

Apakah Kelalaian Dapat Berujung pada Perkara Pidana?

Jawabannya: secara prinsip, bisa saja, tergantung fakta dan ketentuan pidana yang terbukti berlaku.

Hukum Indonesia mengenal ketentuan mengenai keamanan pangan dan larangan menghasilkan atau mengedarkan pangan yang membahayakan kesehatan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mengatur kewajiban memenuhi persyaratan keamanan pangan serta ketentuan pidana terhadap perbuatan tertentu yang melanggar standar keamanan pangan.

Selain ketentuan khusus di bidang pangan, aspek kelalaian yang menimbulkan akibat terhadap orang lain juga dapat dianalisis berdasarkan hukum pidana, bergantung pada konstruksi perkara dan peristiwa konkret yang ditemukan penyidik.

Namun, tidak tepat apabila setiap kejadian keracunan langsung disimpulkan sebagai tindak pidana. Keracunan harus terlebih dahulu dibuktikan, kemudian dicari penyebabnya, dan setelah itu ditentukan apakah penyebab tersebut merupakan akibat dari perbuatan sengaja, kelalaian, pelanggaran standar, atau faktor lain.

Masalah Terbesarnya: Membuktikan Hubungan Sebab-Akibat

Dalam perkara seperti ini, hubungan sebab-akibat menjadi bagian yang sangat penting.

Misalnya, terdapat ratusan orang yang mengalami mual dan muntah setelah makan MBG. Fakta tersebut tentu sangat serius. Tetapi penyidik tetap perlu memastikan apakah gejala tersebut benar-benar disebabkan oleh makanan dari SPPG tertentu.

Karena itu, pemeriksaan laboratorium menjadi penting. Sampel makanan, air, bahan baku, lingkungan dapur, dan pemeriksaan medis korban dapat membantu menentukan apakah terdapat kontaminasi tertentu.

Bahkan apabila ditemukan bakteri atau zat tertentu dalam makanan, penyidik masih perlu menghubungkannya dengan proses yang terjadi di dapur. Apakah bahan baku tidak disimpan sesuai standar? Apakah suhu penyimpanan tidak memenuhi ketentuan? Apakah makanan terlalu lama berada dalam kondisi yang memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme? Apakah sanitasi buruk? Atau terdapat masalah dalam proses distribusi?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat menentukan arah pertanggungjawaban hukum.

Contoh Kasus Karo Menunjukkan Pentingnya Investigasi Teknis

Pada kasus di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kepala BGN Sudaryono mengungkap hasil investigasi awal yang menduga adanya kelalaian dalam penyimpanan bahan baku ikan.

Menurut penjelasan BGN yang diberitakan pada Agustus 2026, sekitar 200 sampai 300 ekor ikan disebut tidak dimasukkan ke dalam freezer dan berada pada suhu ruangan selama sekitar 12 jam atau lebih.

Temuan semacam ini memperlihatkan bahwa penentuan pihak yang bertanggung jawab tidak cukup dilakukan dengan melihat siapa kepala dapurnya. Penyidik perlu menelusuri prosedur, pembagian tugas, pengawasan, keputusan operasional, dan standar yang seharusnya diterapkan.

Mengapa Penetapan Tersangka Tidak Boleh Terburu-buru?

Publik tentu berhak mempertanyakan mengapa setelah puluhan ribu korban belum terlihat adanya tersangka dari pihak penyedia makanan yang dikaitkan dengan perkara keracunan.

Kritik terhadap lambatnya penegakan hukum merupakan bagian penting dari pengawasan publik. Pemerintah juga harus transparan mengenai hasil investigasi dan menjelaskan apabila ditemukan pelanggaran.

Namun, di sisi lain, penetapan tersangka juga tidak boleh dilakukan hanya untuk memenuhi tekanan publik. Seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum terdapat proses hukum yang membuktikannya.

Prinsip ini penting justru agar penegakan hukum terhadap kasus MBG memiliki kualitas pembuktian yang kuat dan tidak berhenti sebagai tindakan simbolis.

Yang Perlu Ditunggu Publik dari Kasus Keracunan MBG

Apakah Pemerintah Cukup dengan Menutup Dapur?

Penutupan sementara dapur memang dapat menjadi tindakan yang diperlukan untuk menghentikan potensi risiko. Tetapi apabila kasus serupa terus berulang, masyarakat wajar mempertanyakan apakah sanksi administratif saja sudah cukup memberikan efek pencegahan.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, evaluasi tidak boleh berhenti pada pencatatan jumlah korban. Evaluasi harus menghasilkan perubahan pada sistem, mulai dari standar keamanan pangan, sertifikasi, pengawasan, kompetensi petugas, pengendalian bahan baku, hingga mekanisme respons ketika terjadi insiden.

Terlebih lagi, penerima manfaat MBG mencakup anak-anak dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Karena itu, standar keamanan makanan seharusnya ditempatkan sebagai bagian yang sama pentingnya dengan kandungan gizi.

Persoalan Hukum Tidak Boleh Kalah oleh Besarnya Skala Program

MBG merupakan program nasional dengan skala distribusi yang sangat besar. Semakin luas sebuah program, semakin besar pula konsekuensi apabila terdapat kegagalan dalam sistem keamanan pangan.

Karena itu, pertanggungjawaban hukum seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap program. Sebaliknya, mekanisme hukum yang transparan dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki program.

Jika penyidik menemukan bahwa suatu kejadian benar-benar disebabkan oleh kelalaian pihak tertentu dan unsur pidananya terpenuhi, proses hukum merupakan bagian dari akuntabilitas. Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menetapkan tersangka, penjelasan resmi yang transparan juga penting agar masyarakat memahami alasannya.

Kesimpulan: Belum Ada Tersangka Bukan Berarti Tidak Ada Proses Hukum

Pertanyaan "mengapa belum ada tersangka?" muncul karena jumlah korban dugaan keracunan MBG telah mencapai puluhan ribu menurut sejumlah catatan, sementara masyarakat belum melihat adanya pengelola SPPG yang ditetapkan sebagai tersangka khusus dalam perkara keracunan tersebut.

Tetapi situasi terbaru menunjukkan bahwa proses pemeriksaan tidak sepenuhnya berhenti. Dalam kasus Sidoarjo, polisi telah memeriksa lokasi SPPG dan mengamankan sampel makanan untuk pemeriksaan. BGN juga melakukan investigasi dan memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional SPPG.

Persoalannya sekarang adalah apakah investigasi tersebut mampu menjawab sumber keracunan dan apakah nantinya ditemukan bukti yang cukup untuk membawa perkara ke ranah pidana.

Dari perspektif hukum, penetapan tersangka membutuhkan lebih dari sekadar jumlah korban. Diperlukan bukti mengenai peristiwa pidana, pihak yang bertanggung jawab, bentuk kesalahan atau pelanggaran, serta hubungan sebab-akibat antara tindakan tersebut dan kerugian atau gangguan kesehatan korban.

Karena itu, publik berhak meminta proses yang cepat, transparan dan akuntabel, tetapi tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah. Yang paling penting bukan sekadar "siapa yang menjadi tersangka", melainkan apakah sistem mampu menemukan penyebab, memberikan perlindungan kepada korban, memperbaiki tata kelola, dan memastikan kejadian serupa tidak terus berulang.